Total Tayangan Laman

Senin, 21 November 2011

PELAKSANAAN HUKUM KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Oleh : M. Yusrizal, SH. MKn.

A.     Sejarah hukum kepailitan
Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata “ bangkrut”, dalam bahasa Inggris disebut “Bangkrupt” , berasal dari undang-undang Italia, yaitu banca nipta . Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor[1].
Bagi Negara-negara dengan tradisi hukum common law, di mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebu hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris.
Peristiwa ini ditandai dengan diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut Act Againts Such Person As Do Make Bangkrup oleh parlemen di masa kekaisaran raja Henry VIII. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang ngemplang  untuk membayar utang sembari menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor secara individual.
Sementara itu, sejarah hukum pailit di AS dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu aturan uniform mengenai kebangkrutan. Hal ini diperdebatkan sejarah diadakannya constitutional convention di Philadelphia pada tahun 1787. Dalam the Federalis Papers, seorang founding father dari Negara Amerika serikat, yaitu James Medison, mendiskusikan apa yang disebut Bankrupcy[2] clause. Kemudian, kongres pertama kali mengundangkan undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan undang-undang kebangkrutan di Inggris pada saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa Negara bagian USA telah ada undang-undang  negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor yang disebut insolvency law. Selanjutnya, undang-undang federasi AS tahun 1800 tersebut diubah atau diganti beberapa kali. Kini di USA hukum kepailitan diatur dalam Bankruptcy[3] .
            Sedangkan dari sejarahnya dapat diketahui bahwa hukum kepailitan di Indonesia telah diatur dalam:
·        Faillisements Verordening (UU Kepailitan) (S.1905-217 jo S.1906-348).
·        Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing.
·        Aturan Peralihan UUD;
·      Krisis moneter 1998 Perubahan atas UU Kepailitan: Peraturan pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Kepailitan (2 pasal: 1)pokok2 perubahan dan tambahan; dan 2)saat berlakunya UU pengganti, yaitu 120 hari sejak Perpu diundangkan.
·   Tahun 2004: UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban membayar Utang.

B.     Mengenai pengertian dan tujuannya.
Perundang-undangan kita tidak memberikan arti otentik dari kepailitan atau pailit. Namun dari rumusan pasal 1 ayat (I) UUK dapat diketahui bahwa pailit adalah suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itupun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.
Mengenai tujuannya harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagi kreditornya), untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi, serta hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya.
Menurut Sutan Remy Sjahdeni pengertian utang terdapat 2 (dua) pendirian, yaitu pendirian yang menganut utang dalam arti sempit yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja dan pendirian yang menganut utang dalam arti luas yang timbul karena perikatan apapun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.[4]
Setiap Kreditor pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari debitor baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Apabila Kreditor tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang-piutang dengan Debitor, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata secara otomatis kreditor mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitor. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dikatakan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa harta debitor yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak bergerak akan menjadi jaminan pembayaran utang bagi kreditor meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.
Menurut Prof. Man S. Sastrawidjaja ketentuan tersebut didasarkan kepada asas tanggung jawab, yang mana asas tersebut diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya.[5]

C.     Upaya hukum putusan pernyataan pailit
Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum, yang diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkaran yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU.    Di dalam Pasal 303 UUK menyebutkan bahwa: “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) UU ini.”
Dalam Undang-undang kepailitan Usaha Banding tidak mengenal adanya tingkat banding, terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama, khususnya mengenai permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, maka berdasarkan dari bunyi pasal 8, pasal 11, dan pasal 286 ayat (1) UUK terdapat 2 (dua) kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dari pasal 8 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berikutnya dalam pasal 286 ayat (1) UUK dinyatakan terhadap putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan kasasi atas pernyataan kepailitan tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan permohonan kasasi atas putusan perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena :
a.      Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b.      Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c.      Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan[6]

D.    Transaksi Bisnis Internasional
Mengenai kegiatan transaksi bisnis Internasional yang dilaksanakan dan dijalankan dalam dunia usaha, Warren J. keegen dalam bukunya Global Marceting Management menyatakan bahwa sekurangnya ada 5 cara yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan yang bermaksud untuk mengembangkan kegiatan bisnis secara internasional, yaitu melalui :
1.      Ekspor impor
2.      Lisensi [7]
3.      Waralaba [8]
4.      Kerjasama (Joint Ventures)
5.      Merger dan akuisi
            Ekspor impor dan imbal beli dikenal sebagai media transaksi perdagangan internasional yang paling “kuno” dan sederhana. Ekspor impor dan imbal beli dalam pemberian lisensi[9]dan waralaba, pihak pemberi lisensi atau waralaba biasanya sangat membutuhkan pengetahuan yang relatif lebih mendalam akan pasar dimana lisensi dan waralaba[10] akan diberikan. Selanjutnya, pada Joint ventures, merger dan akuisi, seorang investor tidak hanya semata-mata berfikir mengenai pangsa pasar yang tersedia dan kemampuan financial konsumen, melainkan juga pada sitem hukum yang “solid”, pola pemerintahan yang diterapkan serta stabilitas politik yang mapan[11].

E.     Kepailitan lintas batas
            Masalah kepailiatan terkait dengan masalah hukum perdata internasional apabila terjadi suatu keadaan dimana sebuah perusahaan telah dinyatakan paili di suatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini, antara lain adalah :,  bahakan contoh actual yang ada di Indonesia adalah di pailitkannya perusahaan retail asal Jepang, Songo, putusan pailit perusahaan tersebut tentunya membawa kosekwensi terhadap perusahaan retail yang menggunakan nama songo di Indonesia.
            Dari berbagai kasus di atas terlihat keadaan dimana suatu perusahaan yang pailit mempunyai asset lebih dari satu negara atau keadaan di mana beberapa kreditur berada di negara yang berbeda dengan negara lain dimana proses kepailitan terhadap debitur berlangsung secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional terletak pada bagaimana keberlakuan putusan pailit pengadilan asing di suatu negara , bagi negara dimana putusan pailit harus dilaksanakan muncul permasalahan hukum , yaitu apakah putusan pailit dari pengadilan asing dapat dieksekusi? Jawabnya Prinsip putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi.
Berbicara tentang putusan pailit yang diputus oleh pengadilan asing yang akan dieksekusi di suatu negara, pada prinsipnya akan terkait dengan pertanyaan apakah puusan pengadilan asing dapat dieksekusi di suatu negara . Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan system hukum yang dinut oleh banyak negara tidak memperkenalkan pengadilannya untuk eksekusi putusan pengadilan asing. Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada Negara-negara yang menganut system common law . Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan Negara. Sebuah Negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi. Kecuali Negara tersebut secara sukarela menundukkan diri, Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada dalam suatu Negara maka wajar apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan  pengadilan asing.
Prinsip umum sebagaimana diuraikan di atas berlaku pula pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Putusan pailit dari suatu pengadilan tidak akan diakui dan karenanya tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Negara lain. Di Malaysia, misalnya, putusan pailit dari pengadilan asing tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilannya. Demikian pula di Indonesia, walaupun dalam undang-undang tentang kepailitan tidak secara tegas diatur tentang dapat tidaknya putusan pailit dari pengadilan asing dieksekusi[12]
Dalam hukum kepailitan Indonesia dapat ditafsirkan bahwa pengadilan niaga tidak akan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing. Karena putusan-putusan pengadilan niaga dan mahkamah agung dalam perkara kepailitan ternyata mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum  kepailitan yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum, Sampai saat ini pengadilan niaga belum mampu melakukan paksaan terhadap debitor yang tidak mematuhi putuan pengdilan, sehingga banyak debitor yang lepas jerat dari kepailitan[13].            
Penafsiran ini didasarkan pada pasal 284 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1988 yang esensinya adalah memberlakukan hukum acara perdata pada pengadilan niaga yang berbunyi : “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterpkan pula terhadap pengadilan niaga”.
Kenyataan ini, juga mengingat banyak Negara yang masih berpandangan sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, utamanya dalam masalah kepailitan, brakibat pada terhambatnya transaksi bisnis internasional. Para pelaku usaha merasa ada kebuntuan (dead lock) dalam memperoleh haknya.
Untuk mengatasi kebuntuan ini united nations commission on international trade law (UNCITRAL) melakukan terobosan yang memungkinkan sebuah Negara mengakui dan melaksanakan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing.
Terobosan ini berupa penyitaan sebuah model law[14] yang memungkinkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh pengadilan suatu Negara. Adapun model law yang dimaksud adalah UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY WITH GUIDE TO ENACTMENT ( selanjutnya disebut model law )[15]. Model law diadopsi pada tahun 1997 dengan tujuan agar Negara-negaramelengkapi hukum kepaikitannya secara modern terharmonisasi (harmonized)dan adil dalam mengantisipasi kasus-kasus kepaikitan lintas batas.
Apabila ada Negara yang mengadopsi model law yang dihasilkan oleh UNCITRAL, hal ini berarti, hukum kepailitan di Negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk dieksekusi, tentunya ini akan memberi manfaat bagi para pelaku usaha yang melakukan transakasi bisnis internasional keluar dari suatu kebuntuan.

F.     Pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing berdasarkan perjanjan internasional
Mengingat belum banyak negara yang menganut kemungkinannya putusan pailit pengadilan asing untuk dilakukan di negaranya maka sebagai alternative untuk mengatasi hal ini adalah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Sebenarnya perjanjian internasional yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing sudah sejak lama ada yang dikenal dengan nama  convention on Juricdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (selanjutnya disebut“ konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan”).[16]Dengan menandatangani konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan akan memungkinkan pengadilan negara yang menandatangani konvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan dari negara lain. Hanya saja dalam pasal 1 Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan disebutkan secara tegas bahwa Konvensi tidak berlaku pada masalah kepailitan[17]. Ketentuan pasal 1 ini berarti bahwa apabila ada negara yang telah menandatangani Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan, ia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan pailit pengadilan asing.
Melihat kelemahan yang terdapat pada Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan banyak negara yang menginginkan agar dibentuk sebuah perjanjian internasional yang secara khusus mengatur kepailitan yang bersifat lintas batas. Hingga saat ini belum tersedia perjanjian internasional yang mengatur secara khusus kepailitan yang bersifat lintas batas yang dapat diikuti oleh negara manapun (bersifat universal).


[1]  Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004 hal : 1)
[2]   Bankrupcy (kebangkrutan) : suatu tindakan hukum berupa keputusan pengadilan yang melekuidir kegiatan suatu perusahaan guna menjamin pengembalian dana/aktiva miliik kreditor.
[3]   Edilius Sudarsono, Kamus ekonomi uang & bank, Jakarta, Rineka cipta, 1994, hal: 30.
[4]    Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta, 2002, hal: 115.
[5]   Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni,2006, hal: 75.
[6]     Rachmadi Usman, Opcit, hal : 36
[7]   Lisensi : suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin.
[8]    Dalam peraturan pemerintah RI no. 16 tahun 1997 tanggal 18 juni 1997 tentang waralaba dikatakan bahwa : waralaba adalah perikatan dimana salahsatu pihak diberikan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual/penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang atau jasa.
[9]   Gunawan Widjaja, seri hukum bisnis lisensi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal: 3.
[10]   Gunawan  Widjaja,  lisensi  atau waralaba, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004,  hal: 20.
[11]  Gunawan Widjaja, Hukum Transaksi Bisnis Internasional, Raja Grafindo persada, 2003, hal: 12.
[12]   Gunawan Widjaja, lisensi atau waralaba,Opcit, hal :77-78
[13]   Pria pantja, cita-cita winda, 2001 “beberapa pemikiran tentang penyelesaian hak di pengadilan niaga; sebuah tinjauan akademi”Jakarta
[14]  UNCITRAL mirip sebuah lembaga yang berada di bawah majlis umum perserikatan bangsa-bangsa yang bertugas menyiapkan contoh-contoh undang-undang(model law) untuk dipergunakan oleh Negara-negara dalam memutakhirkn berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang. Model law yang telah dihasilkan oleh UNCITRAL dintaranya adalah : UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, UNCITRAL model law on electronic commerce.
[15]    http : www.uncitral.org/english/texts/insolvency.html.
[16]  Konvensi diadopsi pada tanggal 1 februari 1971. Untuk teks lengkap dapat diakses pada situs web <http: www.hcch.net/e/conventions/text 16e.html>
[17]  Pasal 1 Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan menyebutkan bahwa : “ It (the convention ) shall not apply to decisions the main object of which is to determine-(5) questions of bankruptcy, compotitions or analogous proceedings, including decisions which may result there from and which relate to the validity of the acts of the debtor”.  

Tidak ada komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini